Fraud Dalam Kegiatan Asuransi

Pesatnya perkembangan bisnis asuransi menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kesehatan dan jiwa. Selain itu tujuan lain pembukaan polis asuransi adalah untuk melindungi masa depan ahli waris ketika kehilangan pencari nafkah utamanya. Maraknya perkembangan bisnis asuransi ini pada prakteknya diikuti pula dengan timbulnya Insurance Fraud.  Keinginan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya Insurance Fraud.

Apa saja yang termasuk Insurance Fraud ?

Secara luas, Insurance Fraud dapat diartikan sebagai segala macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku asuransi (Nasabah, Tenaga Pemasaran, maupun Perusahaan Asuransi) dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Contoh sederhana antara lain adalah pemalsuan identitas, yaitu misalnya pemalsuan usia yang dilakukan dengan tujuan agar premi yang dikenakan lebih murah. Untuk memperkuat, dokumen yang dipalsukan juga dilampirkan sebagai pendukung. Contoh lainnya adalah pemalsuan kejadian seperti menyembunyikan riwayat kesehatan.

 

Namun dalam bahasan kali ini, Insurance Fraud dibatasi pada hal-hal yang kerap terjadi dalam kegiatan perasuransian yaitu menyangkut penggelapan premi nasabah serta pemalsuan tanda tangan, dimana akibat yang ditimbulkan dari tindakan ini membawa efek yang lebih serius secara hukum.

 

Penggelapan Premi

Perusahaan asuransi memiliki nasabah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah-wilayah tertentu dimana fasilitas perbankan masih terbatas, pembayaran premi oleh nasabah dilakukan melalui penitipan pada agennya. Pada waktu-waktu sebelum jatuh tempo pembayaran premi, agen akan memungut pembayaran premi dari nasabah-nasabahnya untuk kemudian menyetorkan langsung kepada kantor pusat atau melalui akses perbankan.

 

Tujuan awal pembayaran premi secara titipan ini adalah untuk mempermudah sekaligus memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika oknum agen ternyata menyalahgunakan kepercayaan nasabah tersebut dengan tidak menyetorkan premi atau hanya menyetorkan sebagian dari jumlah yang seharusnya atas nama nasabah. Akibatnya tentu saja setelah melampaui jangka waktu tertentu polis atas nama nasabah tersebut dinyatakan batal (Lapse). Kerugian bukan saja menimpa nasabah yang bersangkutan namun juga menimpa perusahaan asuransi, terlebih jika ternyata nasabah yang dirugikan memuat keluhannya tersebut dalam media massa, melakukan pelaporan dugaan tindak pidana dan atau melakukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Akibatnya, bisa dipastikan membawa kerugian materiil serta dampak negatif terhadap reputasi Prudential Indonesia sebagai perusahan asuransi yang terpercaya.

Pemalsuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang biasanya terjadi untuk penandatanganan formulir-formulir yang seharusnya dilakukan oleh Nasabah langsung. Contoh yang paling sering terjadi adalah penandatanganan SPAJ, formulir perubahan polis seperti perubahan alamat, frekuensi pembayaran, penambahan penerima manfaat dan lain sebagainya.

Pemalsuan  yang lebih menimbulkan kerugian bagi Nasabah adalah pemalsuan tanda tangan atas formulir penarikan dana (withdrawal) nilai tunai polis asuransi milik Nasabah. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang tidak berwenang tanpa sepengetahuan nasabah melakukan penarikan dana dengan cara mengisi dan memalsukan tanda tangan nasabah pada formulir withdrawal sebagai salah satu persyaratan penarikan dana nilai tunai. Biasanya tindakan pemalsuan tanda tangan ini baru diketahui nasabah ketika yang bersangkutan menerima pemberitahuan adanya penarikan dana dari perusahaan asuransi.

Dasar Hukum

Peraturan perundangan sudah mengatur sanksi-sanksi terkait kedua Insurance Fraud yang dipaparkan di atas.

Tindakan Penggelapan Premi oleh Agen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 372 tentang penggelapan yang menetapkan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Lebih spesifik lagi, UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga telah mengatur terkait penggelapan premi yaitu dalam pasal 21 ayat 2 yang menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milliar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu terhadap tindakan Pemalsuan Tanda tangan, secara umum ketentuan KUH Pidana sudah mengatur sanksi terkait hal tersebut melalui pasal 263 ayat 1 dan 2 mengenai pemalsuan dokumen, yang menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan sejenis yang menyebutkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen (dalam hal ini meliputi pemalsuan tanda tangan) termuat dalam UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 21 ayat 5 yang menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

 

Perlu8 diperhatikan di sini, bahwa sanksi atas penggelapan premi dan pemalsuan dokumen dalam UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bukan merupakan sanksi alternative melainkan sanksi kumulatif. Artinya pembayaran denda sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 2 dan ayat 5 tersebut tidak menghapuskan pidana penjaranya. Sanksi yang cukup berat ini diharapkan dapat menekan tindak pidana penggelapan premi yang banyak terjasi di industry saat ini.

Tips dan Trik

Apapun alasannya, tindakan tidak bertanggung jawab sebagaimana dipaparkan di atas akan membawa kerugian bagi nasabah serta pada akhirnya akan membawa pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut ke dalam sanksi hukum yang berlaku. Kehati-hatian dan sikap taat pada etika yang berlaku lagi-lagi menjadi pagar bagi para agen dalam  berlaku dan bertindak.

Untuk menjaga reputasi, integritas, dan kelangsungan bisnis serta menghindari sanksi hukum, berikut hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi agen dalam melaksanakan tugas penjualannya sehari-hari.

 

• Segera setorkan premi yang dititipkan nasabah kepada kantor pusat. Selain untuk alas an keamanan juga untuk menghindari keterlambatan pembayaran Premi, yang dapat mengakibatkan polis menjadi lapse.
• Jangan pernah meminta calon nasabah menandatangani formulir kosong. Pastikan calon nasabah mengisi formulir SPAJ denghan lengkap dan jelas sebelum calon nasabah menandatanganinya.

Untuk alasan apapun, jangan pernah melakukan perubahan atas polis atau melakukan transaksi apapun atas nama nasabah tanpa mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari nasabah yang bersangkutan. Ingat selalu bahwa penipuan sekecil apapun dapat merugikan Nasabah dan akan berpotensi menyeret pelakunya pada sanksi hokum yang tidak hanya menciptakan kerugiaan secara materiil (pengenaan sanksi administrative/ denda) namun juga immaterial (pidana penjara, hilangnya pekerjaan dan rusaknya reputasi baik).